Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas pemerintah yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan telah menjadi sebuah tuntutan untuk dipenuhi.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Dengan  Pengecualian (WDP). Opini WDP tersebut diberikan karena penataan aset di perangkat daerah, terutama pengelolaan aset tanah bawah jalan yang masih belum memiliki sertifikat dan masalah penilaian bangunan gedung.

Faktor yang paling mendukung dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual, sehingga memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah daerah tidak hanya saat masuk dan keluarnya uang tunai. Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014.

Strategi Peningkatan Opini BPK Tahun 2020
Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti semua laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu :

1. Melakukan penelusuran dan penyesuaian pencatatan atas perolehan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa peningkatan yang tercatat sebagai aset tetap tersendiri pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Melakukan pengukuran ulang, dan melakukan pemutakhiran data ke dalam SIMDA BMD(bagi OPD yg memiliki gedung, progress ± 90%)
3. Menyelesaikan permasalahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang masih tercatat dengan nilai Rp.0 dan Rp.1;
4. Menyelesaikan permasalahan aset tetap yang harus diserahkan kepada Kementerian Kesehatanyang masih tercatat pada Dinas Kesehatan;
5. Melengkapi informasi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Upaya Peningkatan Opini BPK Tahun 2020 Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya yang dilakukan daqlam Pengelolaan Aset yang tertib dan akuntabel, adalah :

1. Penertiban pencatatan aset sesuai dengan prosedur;
2. Meneliti Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran sekolah yang mengelola dana BOS/BOP untuk memastikan jika ada belanja yang menimbulkan aset tetap;
3. Melakukan Rekonsiliasi data setiap semester pada seluruh OPD sesuai dengan standar akuntansi;
4. Secara bertahap melakukan peningkatan status kepemilikan tanah menjadi sertifikat;
5. Melakukan proses penghapusan terhadap aset dengan kondisi rusak berat atau persediaan yang sudah kadaluwarsa.